Bagaimana Seharusnya MemBangun Desa?

HAMBATAN PEMBANGUNAN DESA AGRARIS

1.      Kekeliruan paradigma pembangunan desa

Paradigma yang dianut baik oleh kalangan ahli maupun praktisi tentang pembangunan desa berimplikasi kepada praktik dan desain kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa, sebagai objek ekonomi, sosial maupun politik. Ada dua paradigma yang tanpa sadar menjadi pegangan para pengambil kebijakan selama ini, yaitu bahwa desa dipersepsikan sebagai suatu yang “agung” dari sisi sistem sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya, dan paradigma bahwa desa harus mencapai kemajuan sebagaimana kota. Desa yang disebut maju, atau sering disebut dengan “desa modern”, adalah desa yang secara visual menampakkan ciri-ciri kota baik lingkungannya maupun manusianya. Contoh hal ini adalah pada konsep pembangunan desa dengan konsep agribisnis, yang mengharapkan aktivitas ekonomi masyarakat desa dijalankan dengan pendekatan dan strategi bisnis belaka.

Sekelompok ahli yang disebut dengan kaum romantisme desa misalnya, melihat bahwa desa adalah sebuah tempat yang penuh dengan keindahan dan kedamaian, serta subur dan makmur. Nordholt (1987) misalnya menggambarkan struktur politik pedesaan yang dikonstruksi oleh semangat kekeluargaan yang kental, tanpa pamrih, dan penuh pengabdian. Desa digambarkan sebagai suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan, dimana mereka saling mengenal dengan baik. Corak kehidupan mereka relatif homogen, dan masih banyak tergantung pada alam.

Selain hanya melihat sisi eksotis desa, desa juga dipersepsikan sebagai objek yang statis. Paradigma lain melihat desa sebagai sebuah objek fisik, baik rumah maupun teritorinya. Hal ini misalnya terlihat dalam definisi “village” sebagai “a small community or group of house in a rural area usually smaller than a town and sometimes incorporated as a municipality”. Jelas tampak bahwa definisi ini memandang desa sebagai sebuah teritori dalam konteks dikotomis rural-urban, bukan pada karakter-karakter sosial-budaya dan sikap-sikap hidup masyarakat desa yang sesungguhnya khas (Hermansyah, 2007).

Sebagai implikasi dari prasangka-prasangka tersebut, desa yang semula sangat kuat dalam hal solidaritas sosial, seiring dengan invansi kapitalisme ke desa, maka daya dukung solidaritas tersebut makin melemah. Ditambah dengan masuknya modernisasi, maka secara perlahan pula terjadi peluruhan karakter masyarakat desa. Homogenitas melemah dan terjadi pelapisan sosial yang semakin tajam, bahkan menjadi polarisasi yang sangat merugikan kalangan miskin desa.

Salah satu bentuk “pemaksaan” yang dilakukan dalam pembangunan pedesaan adalah dengan menginvansi konsep “agribisnis”. Agribisnis adalah “agriculture regarded as a bussiness”, dengan kata kuncinya adalah untung dan efisien.

Sepintas paradigma agribisnis memang menjanjikan perubahan kesejahteraan yang signifikan bagi para petani. Namun sesungguhnya perlu beberapa koreksi mendasar terhadap paradigma tersebut, karena paradigma tersebut bukanlah hasil dari konsepsi dan persepsi para petani kita (Mubyarto dan Santosa, 2003). Masih sangat banyak petani kita yang hidup secara subsisten, dengan mengkonsumsi komoditi pertanian hasil produksi mereka sendiri. Mereka adalah petani-petani dengan luas tanah sangat kecil, petani gurem, penyakap, dan buruh tani. Fokus yang berlebihan pada agribisnis akan berakibat berkurangnya perhatian kita kepada mereka, yang kegiatannya tidak merupakan bisnis. Adalah tidak tepat jika hanya menghitung untung-rugi dan efisiensinya, namun sama sekali tidak memikirkan keadilan dan moralitasnya. Jadi, mungkin agribisnis memang sudah sepantasnya untuk usaha-usaha pertanian yang berskala besar, misalnya perkebunan swasta; namun tidak untuk semua petani.

Pembangunan desa semestinya menurut perspektif sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa yang khas. Karena itu, pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semestinya menjadi pendekatan yang tepat digunakan. Hal ini diyakini akan memberi hasil yang lebih sesuai dan memuaskan, karena masyarakat desa diposisikan sebagai subyek pembangunan.

2.      Permasalahan Karakter masyarakat desa

a.       Faktor internal

1.      Mulai memudarnya sikap sopan santun/ramah tama, Hal ini dikarenakan berbagai faktor, diantaranya persaingan ekonomi, sosial, rasa iri hati dan orientasi masa depan yang mulai berbeda-beda.

2.      Aturan-aturan desa yang tidak fleksibel.misalnya kalau didesa agraris ada yang namanya gotong royong dalam membangun rumah yg disebut dgn “besanyata” yang lambat laun mulai memudar karena hagemoni dari masyarakat yang ingin merasa menonjol ketimbang yang lain.

3.      Perbedaan visi dan misi masyarakat

Seperti pada faktor nomor 1, dengan berbagai faktor penyebabnya, perbedaan pandang diantara warga desa acapkali berujung pada konflik horisontal baik secara individu maupun kelompok. Dalam arti bahwa, demokrasi( perbedaan pendapat ), masih sering dimaknai sebagai bentuk permusuhan oleh sementara oknum dan kondisi ini sering menjadi ajang provokasi sehingga menjadi suatu kondisi kontraproduktif kolektif.

4.      Kesepakatan Emosional

persetujuan atau penolakan terhadap sesuatu yang pada mulanya dimulai oleh seseorang atau beberapa orang kemudian menjadi persetujuan massal yang biasanya didasarkan atas gerak emosional tanpa pertimbangan yang matang. Sikap ini acapkali melahirkan hal-hal yang kontraproduktif terhadap suasana kondusif di lingkungan desa pekraman.
 
b. Faktor eksternal

1.       Serbuan pengaruh luar/asing/luar negeri secara masif baik melalui mobilisasi kependudukan maupun media.

Adanya migrasi kependudukan menjadi salah satu penyebab tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal desa. Kecanggihan media massa baik elektronik maupun cetak memberi warna cukup signifikan dalam rona kehidupan masyarakat Bali. Dan ini tidak dapat dicegah karena semakin mudahnya akses terhadap kemajuan teknologi dewasa ini.

2.      Ketidaksesuaian Regulasi Nasional dengan Aturan Setempat
Hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya goncangan sosial lokal(local cultural shock, adalah adanya 'pemaksaan' peraturan pusat (pemerintah RI), yang tidak sesuai dengan nafas kearifan lokal desa.Misalnya PNPM simpan pinjam,RPJP agribisnis dll.

3.      Solusi :

Diharapkan kedepan pemerintah segera menjalankan peraturan perundangan secara konsisten, sehingga dapat menghambat laju konversi lahan serta dibutuhkan pengusaha-pengusaha yang mampu menyediakan sarana produksi terutama bibit, benih dengan kualitas yang baik sehingga produktivitas dapat terus ditingkatkan.

Namun kendala yang kita hadapi adalah bahwa petani di wilayah Kabupaten Sumbawa Besar belum mempunyai produk-produk yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan baik jenis maupun kualitas serta tingginya peralihan kepemilikan lahan kepada pendatang sehingga sering menimbulkan lahan tidur.

Pendekatan Pewilayah komoditas ini akan dapat meningkatkan produktivitas sub sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa Besar dan harapan menjadikan sub sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam PAD Kabupaten Sumbawa Besar ke depannya.  

Dengan kemitraan yang baik, Insya Allah kita dapat mengatasi kendala dan hambatan yang ada dalam pengembangan pertanian sesuai pewilayahan komoditas dengan isten dan usaha agribisnis baik mengenai teknis budidaya, produksi, pemasaran maupun pendanaan usahanya, sehingga masyarakat mampu meningkatkan profit, memperoleh tambahan pelanggan, turut meningkatkan pengembangan produk, memperbaiki proses produksi, memperbaiki kualitas dan meningkatnya akses terhadap teknilogi.