Efektifkah Kartu Prakerja di Sumbawa?

Ditengah pandemi Covid 19, pemerintah meluncurkan kartu prakerja sebagai jawaban atas banyaknya pengangguran dan pencari kerja hingga para karyawan yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan hingga pembatasan jam kerja. Para pencari kerja khususnya di kabupaten Sumbawa juga mencoba mengakses untuk dapat menikmati pelatihan tersebut.

Salah satunya dilakukan oleh Januardi (33), sebelumnya ia berprofesi sebagai kru salah satu maskapai penerbangan di bandara Sultan Muhammad kaharuddin, ketika pandemi terjadi ia memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan ketimbang di PHK atau dirumahkan. Setelah itu, ia mencoba mendaftar untuk mendapatkan pelatihan lewat kartu pra kerja. Namun, hanya sampai seleksi tahap 3, kartu prakerja tidak bisa lagi diakses karena kuota pelatihannya tidak ada.

“Saya kurang tahu, apakah saya lolos atau tidak seleksi tahap ketiganya atau memang sudah habis jatah kuota pelatihan untuk gelombang kemarin, jadinya ya saya tidak bisa menikmati pelatihannya,” katanya.

Januardi mengatakan, tidak banyak berharap dari pelatihan itu, toh juga pelatihannya hanya video padahal video seperti itu juga bisa dicari di Youtube.

Dengan semangat, Nur Intan (29) pencari kerja, juga berusaha mendaftar kartu pra kerja dengan harapan bisa merasakan pelatihan online, namun gagal juga ditahap seleksi kedua.

“Aku semangat ikut karena melihat teman-teman yang lain daftar, sebenarnya hanya untuk coba-coba saja, tidak banyak berharap apa-apa toh juga pelatihan hanya online lewat video,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melalui kepala Dinas Dr M Ikhsan Safitri  menyampaikan tidak tahu berapa banyak pencari kerja di Sumbawa yang mendaftar, mengikuti seleksi dan berapa banyak yang merasakan manfaat.

Disebutkan, kartu prakerja ini tersentral dipusat dan itupun diakses secara online. Bahkan sambungnya, bagaimana efektivitas program prakerja, ya datanya dipusat. Sementara, untuk pelaksana program bukan Kementerian Tenaga Kerja, tapi Kementerian Kordinator Bidang Ekonomi. Ikhsan mengatakan mungkin program kerja ini bermanfaat bagi sebagian pencari kerja yang telah menikmati pelatihan, tetapi seberapa efektif itu dirinya tidak tahu.

“Kami sudah surati pusat, untuk mengetahui berapa yang daftar, menerima manfaat dan mnikmati pelatihan khususnya di sumbawa, tapi belum ada balasan dari surat kami kepada kementerian terkait” ucapnya.

Ia menyakini bahwa keterampilan (skill) bagi para pencari kerja itu mesti dipraktekan tidak bisa hanya lewat daring.

Seperti pelatihan yang dilakukan Kemenaker bersumber dari dana APBN, sangat beda dengan konsep prakerja. Saat ini sedang berlangsung pelatihan di Loka Latihan Kerja (LLK) kabupaten Sumbawa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh yang dilakukan oleh 2 orang Pol-PP dipintu masuk.

Lebih jauh sambungnya, ada 6 macam paket pelatihan, setiap paket terpilih 16 orang sedangkan yang masih berlangsung sekarang ada 5 paket yakni menjahit, las, listrik, dan lain-lain karena 1 paket sudah selesai yakni processing hasil pertanian (PHP).

Sebenarnya, pelatihan ini distop tempo hari oleh pusat karena pandemi, jadi saat new normal dibuka kembali bahkan peserta pelatihannya sudah terseleksi dari awal tahun 2020.     

“Pelatihan distop dulu pada bulan maret kamarin karena pemerintah pusat khawatir terjadi kluster di pelatihan” pungkasnya.

Menurut Dosen Kebijakan Publik dan Pembina Fisipol Corner Universitas Samawa (UNSA) Heri Kurniawansyah SAP MPA  mengatakan ada dua perspektif yang ingin disampaikan terkait kartu pra kerja, yaitu dari perspektif waktu dan dari perspektif substansi kebijakan.

 

Menurutnya, dari perspektif waktu (timing), implementasi kartu pra kerja tidak layak diterapkan pada saat kondisi pandemi ini, apalagi dengan total anggaran proyek tersebut sangat besar. 

“Kita saat ini dihadapkan pada kondisi pra resesi, hingga anggaran substansial lainnya mulai diganggu, seperti dana desa, dana pendidikan, dan bahkan jumlah dana perimbangan” katanya

Ia mengakui memang benar kartu pra kerja merupakan salah satu program jangka panjang yang sudah pernah dideskripsikan ketika Jokowi mencalonkan diri sbg presiden, namun kebijakan itu bisa diterminasikan ketika berbenturan dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, seperti covid ini.

Coba bayangkan lanjutnya, kartu pra kerja dimaksudkan untuk mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat tentang keterampilan agar masyarakat mudah mendapatkan pekerjaan. Sementara, realitanya sekarang banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak buruh yang di PHK, lantas mau kerja dimana setelah itu?

Masih menurutnya, yang sudah bekerja saja di-PHK kok, pandemi ini telah membuat berbagai perusahaan gulung tikar dan terjadinya PHK pada ribuan buruh, dan dipastikan akan terus bertambah sampai titik puncaknya nanti.

Dijelaskan, jikapun kartu pra kerja dimaksudkan agar semuanya bisa mandiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bukankah usaha-usaha yang sudah ada selama ini juga telah gulung tikar? Lalu siapa konsumennya ditengah daya beli masyarakat yang  menurun, dan ekonomi anjlok.

“Penerima manfaat kartu prakerja ini mau buat usaha apa ditengah ketidakpastian perputaran sosial trust saat ini. Jujur, saya bingung dengan formulasi kebijakan yang satu ini, belum lagi jika kita mau mengkritik betapa mahalnya pembiayaan proyek tersebut ditengah masyarakat memiliki alternatif strategi yang justru gratis dan lebih baik, misalnya polarisasi YouTube yang bebas akses” jelasnya.

Selanjutnya, yang kedua dari perspektif substansi kebijakan. Menurutnya, program kartu prakerja adalah bagian dari visi misi pemerintah yang orientasinya jangka panjang, tapi ketika hal tersebut dipraktekkan di tengah pandemi ini, dimana telah terjadi ketidakpastian ekonomi dan daya beli masyarakat menurun, maka disinilah letak patologi formulasi kebijakannya.

Pada akhirnya orientasi kebijakan menjadi sia-sia ditengah negara sedang membutuhkan anggaran yang memadai. Endingnya terkesan membuang-buang uang.

Heri menegaskan, orientasi kebijakannya sungguh kontradiktif dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi kritis seperti ini, sebaiknya Pemerintah fokus pada penyelesaian Covid 19 sambil tetap memfokuskan pada pembangunan daya beli masyarakat dan ekonomi.

Dari mana saja uangnya?, geser anggaran program tersebut pada subsidi kebutuhan masyarakat, ini namanya sistem sosialis putih dimana pemerintah hadir menyelamatkan kondisi di tengah pandemi. Itu lebih konkrit untuk sementara ini ketimbang memberikan kebijakan yang justru kontraproduktif dengan keadaan masyarakat.

Ingat ya, seharusnya program kartu pra kerja dapat akan mengurangi pengangguran, faktanya kata heri pengangguran itu terus bertambah begitu juga terjadi di sumbawa.

“Praktek kebijakan kartu pra kerja menurut hemat saya tidak tuntas dibahas pada saat formulasinya, sehingga kebijakan tersebut belum memiliki output sesuai dengan harapan,” seraya mengatakan mungkin kebijakan tersebut akan berguna secara holistik ketika dipraktekkan setelah pandemi, dgn catatan sistem dan polarisasinya diperbaiki agar tepat memiliki output dan manfaat yang baik bagi publik.