Refleksi Kuliah Umum Seri #4 Prof Yudi Latif, Ph.D

 

Refleksi Kuliah Umum Seri #4                                                        Selasa, 15 September 2020

Prof Yudi Latif, Ph.D

“Mengurai Wawasan Ideologi Pancasila: Visi, Tantangan dan Kritik”

Oleh: Susi Gustiana peserta Sekolah Harmoni Indonesia PSIK

Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistomologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, jika dipahami dan diamalkan dapat menopang pencapaian agung peradaban bangsa.

Secara ringkas, Yudi Latif (2011) menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertical transendetal dianggap penting sebagai fundamental etik kehidupan bernegara.

Pada kuliah umum seri 4 Prof Yudi Latif menjelaskan, Indonesia bukanlah Negara sekuler yang ekstrim, memisahkan “agama” dengan “Negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang komunitas/privat. Agama diharapkan dapat perkuat etika sosial,  sebagai Negara yang dihuni multiagama dan multikeyakinan, pancasila dapat melindungi semua agama yang dianut masyarakatnya.

Selanjutnya, rasionalitas ini mendapat pembenaran teoritik dan komparatif dalam teori tesis kontemporer “Public Religion” untuk  menolak separation dan privatization, dimana peran agama tidak perlu dipisahkan melainkan dibedakan dengan syarat bahwa keduanya saling mengerti batas otoritas masing-masing. Prof Yudi dalam pemaparannya menegaskan pancasila memberikan ruang bagi setiap pemeluk agama karena unsur sakral kepercayaan setiap agama tidak dimasuki oleh pancasila.

Menurut alam pemikiran pancasila (2012:99) nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan serta cita-cita kebangsaan dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyarawatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyarawatan, demokrasi memperoleh kesejatiannya daulat rakyat, ketika daulat politik berkeadilan dengan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkeadilan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka musyawarah mufakat.

Tantangan permasalahan Indonesia  saat ini sambung Prof Yudi Latif, pemilu langsung hanya memberi karpet merah oligarki, Undang-undang sebagai sumber hukum hanya  diproduksi untuk mengukuhkan kemapanan dan statusquo, nilai-nilai agama tidak dijadikan sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konfik sosial telah terjadi karena kemajemukan suku yang tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, penegakan supremasi hukum tidak berjalan dengan baik, praktek ekonomi semakin menyuburkan KKN dimana-mana, sistem politik tidak berjalan baik sehingga belum mampu melahirkan pemimpin yang amanah.

Sebagai ideologi terbuka, pancasila memberikan peluang penafsiran, namun pada batas tertentu sesuai kesepakatan bersama berdasarkan musyarawarah mufakat yang dihajatkan oleh para pendiri bangsa. Dalam mengatasi tantangan diatas, pancasila sebagai ideologi dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan seperti adanya visi teologis tentang masyarakat Indonesia yang diidamkan, sistem politik dan transpormasi dijalankan berdasarkan paham gotong royong dan kekeluargaan, tertib sosial seperti apa yang kita kehendaki untuk berkeadilan itu.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita reformasi untuk menyelesaikan masalah bangsa dan Negara sebagamana termaktub pada Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua dan keempat sebagai berikut:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat,adil dan makmur.”; dan

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,  Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyarawatan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita luhur  diatas, dari masa ke masa tantangannya semakin beragam, penting untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, supremasi hukum ditegakan untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga Negara, sistem politik yang sehat dengan terwujud pemilu berkualitas sehingga dapat melahirkan pemimpin amanah, sistem ekonomi berpihak pada rakyat dengan segala macam bentuk kebijakan pengutannya, sistem sosial budaya dapat diwujudkan melalui rasa saling menyayangi antar sesama dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika, sumber daya manusia yang bermutu memiliki ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja produktif berkepribadian. Selanjutnya, mampu menjawab tantangan globalisasi diera industri 4.0 dengan tetap mempertahankan eksistensi dan integritas budaya dan bangsa Indonesia dimata dunia.     

 Daftar Pustaka

Latif, Yudi, Pancasila Dasar dan haluan Negara, makalah dalam lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara (Jakarta: MPR RI, 17-19 Juni 2011)

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014. (Jakarta-MPR RI- 2012)